Rabu, 15 Mei 2013

Analisis Dampak Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor Kedelai denganProduksi Kedelai Lokal di Indonesia (Tahun 2002-2011)

Ekonomi Politik
Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor. Ketergantungan ini diakibatkan oleh kenyamanan pemerintah untuk terus impor kedelai padahal produksi kedelai lokal masih dapat di dorong produksinya. Hal ini dipengaruhi dengan adanya liberalisasi pertanian seperti dalam konsep neoliberalisme yang dibawa oleh F.A Hayek, Milton Friedman dan penganut paham neoliberalisme lainnya yang mengatakan bahwa harus ada pengurangan campur tangan negara dalam pasar. Akibatnya, di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan kedelai nasional hanya bergantung pada kedelai impor tanpa ada upaya untuk pengoptimalisasian produktifitas kedelai. Pembahasan mengenai keterhubungan antara konsep neoliberalisme yang menyebabkan pola depedensia juga akan dijelaskan dalam analisis ini, dimana liberalisasi pertanian menyebabkan kenyamanan pemerintah untuk impor kedelai dalam memenuhi kebutuhan nasional sehingga menyebabkan ketergantungannya dan akhirnya menekan produksi kedelai lokal. Dalam menganalisa kasus ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data kualitatif-eksplanatif yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode yang akan digunakan adalah melalui studi literatur dan sumber-sumber yang didapat melalui buku-buku, jurnal, web ataupun situs surat kabar elektronik yang memiliki relevansi dengan masalah yang dianalisa dalam kasus ini.

Kata Kunci : Liberalisasi Pertanian, Depedensia, Impor Kedelai, Kedelai Lokal

1.0 Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor yang yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Indonesia sebagai negara agraris. Selain berperan dalam pembangunan nasional melalui pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), pertanian juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan  masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan sektor lain (Mursidah, 2012:39). Namun kenyataannya Indonesia kerap mengalami krisis pangan, seperti krisis kedelai yang  baru dialami pada bulan Juli 2012.  Saat itu harga kedelai impor naik dari Rp 5.500 per kilogram menjadi  Rp. 7.750 per kilogram, kenaikan harga ini disebabkan oleh kekeringan yang dialami oleh Amerika Serikat (AS) sebagai negara penghasil kedelai nomor satu di dunia (Kompas,2012). Kekeringan yang dialami oleh AS menyebabkan penurunan pasokan kedelai impor, akibatnya harga kedelai impor naik dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Di lain sisi, kebutuhan kedelai tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal, maka yang terjadi adalah krisis kedelai. Akibat dari lonjakan harga kedelai ini, pangan berbahan dasar kedelai menjadi sangat langka. Ini bukan pertama kalinya Indonesia mengalami krisis kedelai. Sebelumnya pada Januari 2008 dan Februari 2011 pun terjadi kenaikan harga akibat pasokan kedelai yang sedikit (Suara Pembaruan, 2012). Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama bagi para pengolah kedelai, seperti pengrajin tahu dan tempe. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah memilih cara mengimpor kedelai karena jumlah produksi kedelai lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai nasional. Ketergantungan impor kedelai ini dapat dilihat sebagai pengaruh adanya liberalisasi pertanian. Padahal, liberalisasi menurut konsep neoliberalisme bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu pemerintah tidak boleh banyak campur tangan terhadap urusan ekonomi dan harus menyerahkan urusan tersebut kepada pasar (Deliarnov, 2006:164). Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor dapat mengancam produksi kedelai lokal padahal kedelai merupakan bahan pangan yang tergolong sangat penting di negara ini.

Adanya liberalisasi pertanian bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun  yang terjadi di Indonesia adalah ketergantungan terhadap impor kedelai, sehingga tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi dan daya saing kedelai nasional, padahal kedelai merupakan bahan pangan yang tergolong sangat penting di negera ini. Ketergantungan impor kedelai dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Apakah karena adanya liberalisasi pertanian maka Indonesia ketergantungan impor atau karena memang kenyamanan pemerintah untuk terus mengimpor kedelai dalam upaya memenuhi kebutuhan kedelai nasional. Meskipun menurut teori depedensi ketergantungan merupakan hasil dari hubungan dagang yang tidak imbang dan eksploitatif (Deliarnov, 2006:75), namun  pilihan untuk memutuskan hubungan dengan negara pengimpor bukanlah hal yang tepat, karena jika kedelai lokal memiliki daya saing yang tinggi kedelai impor pun tidak akan menjadi prioritas seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga munculnya liberalisasi merupakan salah satu faktor dampak dari perkembangan globalisasi yang sulit untuk ditolak, terutama setelah Indonesia melakukan pinjaman kepada IMF pada tahun 1998 dan bergabung dengan WTO. Tidak ada yang patut disalahkan dari bergabungnya Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral tersebut. Kini yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia adalah meningkatkan kualitas, kuntitas, dan daya saing produksi kedelai lokal. Sebab saat ini Indonesia sebagai negara agraris justru terlihat tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tingginya impor kedelai.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak dari ketergantungan Indonesia akan impor kedelai terhadap produksi kedelai lokal yang dianggap lebih banyak menimbulkan dampak negatif karena ketergantungan ini merupakan bentuk ketidakmandirian pangan dan dapat menekan produksi kedelai lokal sehingga dapat menyebabkan krisis kedelai. Berdasarkan topik tentang “Analisa Dampak Negatif Ketergantungan Indonesia Terhadap Impor Kedelai dengan Produksi Kedelai Lokal Indonesia,” beberapa hal yang akan dibahas dalam paper ini antara lain, Mengapa kedelai lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan kedelai nasional? Mengapa Indonesia mengalami ketergantungan terhadap impor kedelai? Kemudian, apa pengaruh ketergantungan impor kedelai terhadap produksi kedelai lokal? Dan pada akhirnya akan ada rekomendasi tentang apa yang harusnya dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan liberalisasi pertanian saat ini dalam upaya peningkatan produksi kedelai lokal agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan kedelai nasionalnya sendiri dan tidak bergantung pada impor.

2.0 Kerangka Teori

Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan pangan, sebagaimana kita ketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1996 tentang pangan mengatakan bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Hariadi, 2011:91). Mengacu pada undang-undang tersebut, yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional adalah dengan cara impor kedelai. Sayangnya ketergantungan terhadap impor kedelai ini membuat pemenuhan kebutuhan kedelai sangat bergantung dengan kondisi negara pengimpor, seperti harga. Akibatnya harga dapat naik sewaktu-waktu bahkan sampai pada kondisi harga kedelai tidak dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketika suatu negara ingin memenuhi kebutuhan pangan, yang dapat dilakukan adalah tiga hal yaitu pemenuhan kebutuhan melalui peningkatan produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan (Handewi et al, 2008:48). Seperti dalam teori keseimbangan ekonomi bahwa kegiatan ekspor dan impor memiliki keterkaitan dengan perdagangan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ekspor dan impor maka dalam pemenuhan kebutuhan pangan suatu negara tidak terlepas dari perdagangan internasional (Hardono, 2004:75). Impor terjadi karena suatu negara tidak mempunyai barang yang cukup dalam suatu komoditas sehingga negara tersebut dapat membeli komoditas yang dibutuhkan ke negara lain, begitu juga sebaliknya (Rosyidi, 2011:248). Hal ini sama dengan alasan Indonesia mengapa mengimpor kedelai. Kondisi ketergantungan komoditas kedelai selaku bahan pangan ini bisa sangat berbahaya bagi ketahanan pangan, oleh karena itu perlu adanya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kegiatan perdagangan bebas dalam perdagangan internasional ini kemudian menciptakan ketergantungan negara satu terhadap negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan  nasional. Padahal kedaulatan ekonomi suatu negara dapat dinilai dengan melihat apakah pasar didominasi oleh produk dalam negeri atau produk impor (Atmaji, 2004:33). Dalam hubungan ketergantungan ini diperlukan peran pemerintah setidaknya untuk mengatasi ketergantungan impor kedelai. Namun sayangnya sejauh ini pemerintah terlihat belum memiliki upaya yang kuat dalam optimalisasi produksi kedelai lokal. Seperti kritik Gunnar Myrdal terhadap negara berkembang, dalam bukunya yang berjudul Asian Drama disana dikatakan bahwa negara berkembang memiliki struktur yang lembek atau disebut dengan soft state, istilah ini diartikan sebagai tidak adanya tekad dari pemerintah untuk mewujudkan sasaran kebijaksanaan (Damanhuri 2010: 69-70).

Dalam menghitung pendapatan negara yang dirumuskan sebagai berikut berikut  Y= Consumtion + Investation + Government /pengeluaran yang dilakuakan pemerintah + ( X - M),  komponen ekspor dan impor yang disimbolkan dengan (X-M) merupakan bentuk dari adanya perdagangan internasional yang merupakan bagian dari penentu pendapatan suatu negara (Damanhuri, 2010:22). Dengan rumus ini dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya ekspor maka pendapatan negara akan bertambah dan sebaliknya jika suatu negara melakukan impor maka yang terjadi adalah berkurangnya devisa negara. Adanya ekspor dan impor tidak telepas dari pengaruh globalisasi juga merupakan bagian dari janji globalisasi. Seperti yang dikatakan Deliarnov dalam bukunya bahwa terjadinya globalisasi masal merupakan hasil dari dukungan pemerintah atas pasar dan kemajuan teknologi baik informasi, produksi, dan transportasi yang direalisasikan dalam berbagai kebijakan (Deliarnov, 2006: 203). Namun globalisasi dapat memberikan dampak negatif dan positif. Globalisasi sendiri identik dengan persaingan, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik maka yang akan didapat adalah dampak negatif, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, baik buruknya dampak globalisasi tergantung bagaimana suatu negara dan masyarakatnya memanfaatkan hal tersebut. Sebab dalam perkembangannya, globalisasi dapat membentuk suatu pola ketergantungan dan memperkuat persaingan antar negara (Tambunan, 2005: 1). Hal ini dapat dilihat dari pilihan pemerintah untuk impor kedelai dalam memenuhi kebutuhan kedelai di negara ini dengan alasan efisiensi. Sayangnya dalam kasus ini, yang terjadi bukanlah meningkatkan daya saing kedelai lokal namun sebaliknya, yaitu menimbulkan ketergantungan. Padahal, dalam teori pembangunan negara yang digunakan oleh Newly Industrialized Countries (NICs) pemerintah harus dapat menyiasati pasar (Deliarnov, 2006:89). Selain itu, dikatakan pula oleh para pakar ekonomi pembangunan yang telah melihat keberhasilan di Asia Timur bahwa penyebab utama keterbelakangan negara-negara berkembang lebih disebakan oleh buruknya manajemen di negara itu sendiri, bukan karena ketimpangan hubungan antara negara maju dengan negara pinggiran (Deliarnov, 2006:89). Oleh sebab itu, keterbelakangan produksi bukan karena ketimpangan negara eksporter dengan Indonesia sebagai negara importer, namun disebabkan oleh buruknya manajemen dalam usaha peningkatan produksi dan daya saing kedelai lokal.

Ada dampak positif dan negatif yang diciptakan oleh perdagangan internasional. Dampak positif dari adanya perdagangan internasional yaitu negara pengekspor bisa memasarkan barang atau jasanya dan negara pengimpor bisa mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan (Nawatmi, 2012: 44).  Demikian pula dampak yang ditimbulkan dari impor kedelai ini, kebutuhan kedelai di Indonesia jadi dapat terpenuhi berkat impor kedelai.  Meskipun dengan mengimpor kedelai, kedelai lokal menjadi tertekan produksinya, namun karena impor kedelai juga kebutuhan kedelai nasional dapat terpenuhi dan tidak mematikan usaha pengrajin pangan berbahan dasar kedelai. Seperti yang dikatakan dalam teori dasar regulasi ekonomi bahwa manfaat dari sebuah kebijakan kerap datang bersamaan dengan kerugian, oleh sebab itu dalam teori optimal pareto suatu peraturan harus menciptakan dampak positif sebanyak mungkin dan dampak negatif seminimal mungkin  (Rachbini, 2004:10). Namun impor kedelai yang dilakukan oleh Indonesia selama ini bukan menciptakan kedelai lokal yang lebih kompetitif melainkan sebuah kelesuan dalam produksinya. Dilain hal hambatan dalam perdagangan antar negara sebaiknya dibuat seminimal mungkin  karena hal tersebut dapat meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara serta kuantitas perdangangan dunia dan meningkatkan efisiensi ekonomi dibandingkan tidak ada perdagangan antar negara sama sekali (Kinder dalam Hardono et al, 2004: 76). Jadi, dengan kemudahan yang diberikan dalam perdagangan antar negara akan tercipta efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan.

Kebijakan untuk mengimpor kedelai ini memang untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun bukan karena Indonesia tidak mampu menghasilkan kedelai. Mengacu pada teori keunggulan komperatif yang dikemukakan oleh David Ricardo bahwa suatu negara disebut memiliki keunggulan komperatif ketika negara tersebut dapat menghasilkan suatu barang atau jasa dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain (Nawatmi 2012:42).  Itu sebabnya negara seperti China, Brazil, terutama Amerika Serikat dapat mengekspor kedelai karena mereka dapat menghasilkan kedelai dengan cara yang lebih efisien. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan efisiensi dalam produksi kedelai lokal. Orientasi pemerintah terhadap impor kedelai merupakan suatu bentuk ketidakmandirian, padahal pangan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Sama seperti yang dikatakan oleh Saliem bahwa ketergantungan terhadap impor  pangan merupakan wujud ketidakmandirian dalam penyediaan pangan nasional (Saliem el at dalam Handewi,  2003:48). Buktinya, tingkat ketergantungan kedelai nasional terhadap produksi kedelai lokal cenderung mengalami penurunan disertai dengan perubahan harga yang cukup tajam (Saliem, 2004:4). Sementara itu, kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, krisis kedelai yang kerap dialami oleh negara ini sebagian besar dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap impor kedelai. Upaya yang dapat dilakukan untuk keluar dari krisis pangan adalah dengan cara membangun kemandirian pangan, yaitu negara harus mampu menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang baik dan didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya lokal (Swastika, 2008:108).

Jika masalah ketergantungan impor ini dilihat dengan kacamata depedensia, seperti yang disampaikan oleh Andre Gunder Frank yang kemudian dikembangkan oleh Theotonio Dos Santos dimana proses ketergantungan bukan sepenuhnya disebabkan oleh faktor eksternal namun juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor internal inilah yang turut menguatkan pola ketergantungan tersebut (Deliarnov, 2006:86). Faktor eksternal yang hadir dalam ketergantungan ini merupakan pengaruh dari adanya liberalisasi pertanian. Dengan adanya liberalisasi pertanian berarti pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang sifatnya membatasi atau menghambat perdagangan terhadap komoditas pangan. Tindakan yang bersifat menghalangi bisa berupa pemberian kuota impor dan pemberian pajak yang besar. Dengan kemudahan kedelai impor menembus pasar Indonesia, maka persaingan antara kedelai lokal dengan kedelai impor semakin ketat, tergantung kedelai yang mana yang sesuai dengan permintaan masyarakat, namun yang menjadi masalah adalah ketidakmampuan kedelai lokal dalam memenangi persaingan ini. Karena kebutuhan kedelai di Indonesia tidak seimbang dengan tingkat produksinya maka yang dilakukan pemerintah adalah impor kedelai. Kemudian dari masalah ini muncul pola ketergantungan yang dikuatkan oleh faktor internal, yaitu kenyamanan pemerintah untuk terus memenuhi kebutuhan kedelai nasional dengan cara impor kedelai.

Kegagalan sistem pasar untuk mencapai efisiensi alokatif yang optimal merupakan hal yang wajar di negara berkembang, oleh karena itu untuk mengatasi hal ini peran aktif negara sangat dibutuhkan, jadi  pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan kerja sama dalam masyarakat (Gilpin, 2001:318). Tindakan dari pemerintah untuk mengerahkan segala komponen yang berkaitan untuk meningkatkan produksi kedelai merupakan hal yang paling penting untuk mengoptimalkan produksi kedelai. Dibandingkan dengan negara maju yang mampu memberikan perlindungan bagi pertaniannya, negara berkembang tidak mempunyai sumber dana yang cukup untuk melakukan hal yang sama, selain harus menghadapi ketidaksetaraan itu, negara berkembang juga harus menghadapi tekanan yang kuat dari perdagangan internasional untuk membuka pasar seluas-luasnya seperti menurut  Diaz dalam Amaliyah (2009,232). Namun hal ini menimbukan pertanyaan bagi Sanjaya Lall, seorang pakar ekonomi dari India tentang ketidakjelasan dalam hubungan depedensi. Pertanyaannya adalah apakah karena tergantung maka sebuah negara jadi terbelakang atau karena sudah terbelakang maka negara tersebut jadi ketergantungan  (Budiman, 1995:100). Melihat kasus ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai ini sepertinya disebabkan oleh akibat ketergantungan maka produksi kedelai Indonesia menjadi terbelakang. Seperti  pandangan Samir Amin yang dikatakan bahwa penyebab ketergantungan negara berkembang merupakan akibat dari pola hubungan negara maju (core) dengan negara pinggiran (periferi), yaitu adanya ekspoitasi dan rekayasa yang dilakukan oleh negara maju dan dominasi perekonomian yang mereka lakukan (Deliarnov, 2006:85-86). Dengan pandangan tersebut lonjakan harga dan ketidakstabilan pasokan kedelai impor dapat dilihat sebagai suatu bentuk rekayasa dari negara pengimpor kedelai. Sebab bentuk pasar kedelai adalah oligopoli dan rentan terhadap permainan harga yang dilakukan oleh kartel (Nuryanti et al, 2007:50). Oleh karena itu keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai  sebuah lembaga negara independen diperuntungkan sebagai regulator untuk mengawasi parktek tidak sehat dalam persaingan usaha (Rachbini, 2004:142). Namun, keterbelakangan produksi kedelai Indonesia merupakan dampak dari upaya pemenuhan kebutuhan kedelai dengan cara impor dan ketergantungan negara ini terhadap kedelai impor merupakan sebuah pilihan. Sementara  Indoensia mengimpor kedelai bukan karena tidak memiliki kemampuan untuk produksi namun tidak ada upaya dalam peningkatannya.

Dalam teori liberal, Adam Smith mengatakan bahwa akan ada invisible hand dalam pasar sehingga pasar bisa berjalan sendiri (Damanhuri, 2010:14). Dengan adanya invisible hand maka peran pemerintah dalam ekonomi harus dibatasi.  Sistem ini dikenal dengan Sistem Ekonomi Pasar, yaitu suatu sistem yang percaya akan adanya invisible hand yang akan membawa pasar menuju keseimbangan dimana sumberdaya dimanfaatkan sepenuhnya (Deliarnov, 2007: 40). Paham ini dikembangkan oleh kaum fisiokrat yang memiliki moto “Leissez-Faire, Laissez-Passer” yang diartikan oleh Adam Smith “Let be, Let Pass. Hands off! Leave us alone!” (Balaam, 2010: 30). Meskipun menurut Krugman hasil akhir dari moto tersebut tidak optimal digunakan dan penolakan atas campur tangan pemerintah tidak didukung oleh landasan yang kuat (Hutabarat, 2009:21). Namun menurut Adam Smith campur tangan pemerintah dalam ekonomi hanya akan membawa pasar pada ketidakefesienan (Deliarnov, 2007:32). Teori ini  mengatakan bahwa meskipun manusia mempunyai sifat mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi dengan adanya kebebasan yang diberikan, maka manusia akan menjadi lebih kompetitif (Balaam, 2010:29). Dengan adanya liberalisasi pertanian, yang seharusnya terjadi adalah peningkatan daya saing dalam sektor pangan. Sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh teori ekonomi liberal, yaitu liberalisasi memberikan ruang bagi individu atau pelaku ekonomi untuk menjadi seorang entrepreneurship, menekankan pada clean and good governance, menekankan akan adanya persingan yang mampu mendorong negara untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi, memberikan iklim pengembangan dan pemanfaatan ilmu, dan teori ini menjamin kebebasan, pluralitas serta mendorong regulasi dan standarisasi dalam output ekonomi  dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Damanhuri, 2010:37-38). Kalau kekuatan teori liberal tersebut dimanfaatkan sebagai acuan liberalisasi pertanian yang sedang kita anut tentu liberalisasi pertanian tidak akan memberikan dampak negatif dalam pola ketergantungan seperti yang kita alami saat ini. Dengan kekuatan tersebut, yang terjadi adalah kreatifitas dan inovatif dalam memproduksi, efisien, efektif, dan dengan tata kelola yang baik, mampu bersaing dengan produk luar karena memperhitungkan antara input, proses, outcome, dan output, kemudian pemanfaatan ilmu dan teknologi tentu akan meningkatkan varietas produksi dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar (Damanhuri, 2010:37-38) dan dengan adanya perdagangan internasional seharusnya para produsen semakin terpicu untuk meningkatkan daya saingnya (Nawatmi, 2012: 44).

Menurut pandangan Milton Friedman dari University of Chicago, agar pasar bebas dapat berfungsi dengan efektif maka peranan pemerintah sebenarnya dibutuhkan dalam batas-batas tertentu (Deliarnov, 2007:196). Kenyataannya tidak ada pasar persaingan sempurna yang murni meskipun di negara yang sangat liberal. Oleh karena itu, sebenarnya alangkah baiknya jika pemerintah turut campur tangan untuk efektifitas pasar. Pendapat ini didukung oleh John Stuart  Mill seorang pemikir ekonomi klasik, dikatakan bahwa campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang baik (Deliarnov, 2007:58). Untuk mengendalikan ketergantungan terhadap impor sebenarnya bukanlah sebuah bentuk intervensi dari negara berupa kebijakan dan regulasi seperti menaikkan pajak atau pemberian kuota impor seperti yang dikatakan oleh teori Keynesian. Dalam teori Keynesian oleh John Maynard Keynes, dikatakan bahwa peran negara dibutuhkan ketika pasar mengalami kegagalan (Yustika, 2011:32). Padahal, bagaimanapun juga manfaat yang didapat dari konsep leissez faire jauh lebih besar dibandingkan dengan adanya intervensi dari pemerintah. Menurut Sumitro dalam bukunya yang berjudul “Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang” (1976) adanya intervensi pemerintah bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan (Deliarnov, 2010:91). Ketimpangan yang dialami oleh produksi kedelai lokal dengan kedelai impor dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Cara menanggulangi ketimpangan yang ada sebaiknya tidak melalui kebijakan dan regulasi yang pada akhirnya mengurangi manfaat adanya liberalisasi pertanian, namun upaya peningkatan daya saing dengan memanfaatkan kelebih dari adanya liberlisasi.

Dalam mengoptimalkan produksi kedelai lokal juga dapat mengacu pada teori pembangunan mengenai strategi promosi ekspor, yang mana kebijakan, program dan kegiatan menjadi hal yang sangat penting demi meningkatkan ekspor barang-barang  yang diproduksi dalam negeri (Rachbini, 2004:40). Meskipun strategi ini berbicara mengenai kegiatan industri, namun sebenarnya dapat di implementasikan pada kegiatan pertanian. Karena jika perekonomian negara-negara berkembang tidak memiliki kesiapan dalam pengimplementasian liberalisasi pertanian ini yang akan didapat adalah dampak negatif. Oleh karena itu perlu adanya kesiapan dalam menghadapi masuknya liberalisasi dan berkompetisi meskipun  dalam kondisi yang tidak setara (Mantra, 2011:55).  Untuk konteks negara berkembang yang mempunyai keunggulan sumber daya alam, ada banyak alasan untuk tetap memberikan penekanan pada pembangunan pertanian (Faaland dan Parkinson dalam Yustika, 2011:256). Dengan adanya pembangunan pertanian maka kedelai tidak lagi berorientasi pada impor melainkan ekspor, meskipun tidak melakukan ekspor setidaaknya negara ini masih bisa menungkatkan hasil produksi pangan. Karena dampak dari ketergantungan Indonesia akan impor kedelai menyebabkan ketidakstabilan harga kerena harga kedelai dapat naik sewaktu-waktu  sesuai dengan kondisi produksi negara pengimpor kedelai. Keadaan ini dapat menunjukkan kondisi ketahanan pangan Indonesia kapan saja dapat terancam krisis (Arifin dalam Amaliyah,  2008: 3). Masalah peningkatan produksi kedelai lokal ini menjadi penting sama halnya seperti yang dikatakan oleh Sumitro Djojohadikusumo bahwa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi (Damanhuri 2010: 2).

Untuk meningkatkan produksi kedelai lokal bagimanapun juga aktor utama yang perlu dimotivasi adalah para petani. Selama ini petani lebih memilih komoditas lain dibandingkan kedelai karena daya saing kedelai lokal yang rendah dan tidak memberikan banyak keuntungan. Dalam teori motivasi proses harus ada sebuah penggerak yang dapat memotivasi semangat kerja dalam meningkatkan kualitas kinerja seseorang (Zakaria, 2010: 151). Kenyataannya petani di Indonesia justru cenderung mengarah pada pemiskinan. Ketidaksiapan para petani untuk memasuki liberalisasi perdagangan membuat beban yang ditanggung oleh petani menjadi jauh lebih besar, seperti mahalnya harga pupuk dan dominasi pangan impor yang semakin menekan harga pangan lokal (Deliarnov, 2006:160). Oleh sebab itu, dengan pemberian insentif kepada petani, maka para petani memiliki alasan untuk terus memproduksi kedelai. Upaya pengembangan pertanian harus berpihak, bermanfaat, dan menguntugkan petani (Deliarnov, 2010:160). Sebab menurut para kaum ekonomi klasik, dalam teori pilhan  rasional manusia sebagai mahluk yang rasional akan memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada (Deliarnov, 2006: 135). Jadi, pilihan petani untuk meninggalkan kedelai dan beralih ke tanaman pangan lain merupakan sebuah bentuk pilihan rasional. Selama ini kesejahteraan petani diabaikan, padahal petani merupakan sebuah instrument penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan (Pantjar, 2007: 3). Jika pemerintah mengabaikan masalah ini dan terus memilih impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional maka masalah ini bisa menjadi masalah yang tidak berujung atau vicious cycle (Budhi et al, 2010:57). Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang pasti dan tekad yang kuat karena peningkatan produksi kedelai lokal menjadi sulit jika ada permintaan yang besar (Rachbini, 2004:30). Seperti dalam pandangan Malthus sebagai seorang pemikir ekonomi klasik yang mengatakan bahwa perkembangan manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan hasil produksi pertanian (Deliarnov, 2007:48).

Penggunaan teknologi tidak terlepas dalam  peningkatkan produksi pertanian. Seperti yang dikatakan oleh Mosher (1986) bahwa syarat utama pembangunan pertanian adalah penggunaan teknologi yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik (Budhi, 2010:60). Maka peningkatan dalam penggunaan teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi kedelai dalam negeri. Menurut Mubyarto, teknologi pertanian dapat dilihat dari dua dimensi, yang pertama perubahan teknis dan yang kedua adalah inovasi (Mubyarto dalam Budhi, 2010: 60). Perubahan teknis yang dimaksud adalah perubahan cara produksi dan distribusi yang cenderung mengarah pada peningkatan produktifitas dan yang dimaksud dengan inovasi adalah penemuan cara-cara baru untuk efisiensi dalam memproduksi kedelai (Budhi, 2010: 60). Para kelompok tani harus mau mengambil resiko dengan penggunaan teknologi terbaru sesuai prinsip entrepreuneur. Menurut Schumpeter, entrepreuneur adalah mereka yang mau ambil resiko dalam mencoba teknologi dan produk baru  dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah para entrepreuneur (Deliarnov, 2007:184). Prinsip ini akan efektif jika diaplikasikan di kondisi lingkungan masyarakat yang bebas. Sebab dalam kondisi lingkungan yang menganut laissez faire akan lebih mudah berkembang dibandingkan dengan yang menganut komunis yang cenderung menekan kebebasan sehingga dapat mematikan kretifitas (Deliarnov, 2007:184).

Pada akhirnya, pengoptimalan produksi kedelai lokal dengan berorientasi pada teori promosi ekspor bertujuan untuk menghindari krisis kedelai yang kerap terjadi sehingga dapat mencapai kesejahteraan untuk mayoritas masyarakat. Sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat mayoritas bukan hanya pencapaian kesejahteraan oleh segelintir orang atau golongan (Rachbini, 2004:149). Selama ini impor yang dilakukan hanya menguntungkan negara eksporter saja, sementara petani kedelai mengalami kelesuan dalam memproduksi kedelai. Selain itu para pengolah kedelai juga mengalami kesulitan saat herga kedelai impor melonjak sementara kedelai lokal sulit ditemukan dan harganya pun tidak sesuai dengan kualitas. Dalam menghadapi globalisasi harus ada kemauan dan tekad. Seperti yang dikatan oleh Baswir dalam Deliarnov (2003) “Percayalah, selalu ada jalan lain bagi mereka yang bersedia bekerja keras”. Jadi, dalam menghadapi segala tantangan liberalisasi bukanlah pasrah sehingga mengambil keputusan yang hanya dapat menguntungkan negara-negara kapital, namun harus berusaha dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan wirausaha lokal (Deliarnov, 2006:220).

3.0 Produksi Kedelai Lokal Tidak dapat Memenuhi Kebutuhan Kedelai Nasional

Pertanian merupakan sektor yang berperan besar dalam berbagai aspek pertumbuhan ekonomi, terutama untuk Indonesia sebagai negara agraris. Selain berperan dalam pembangunan nasional melalui pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), pertanian juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan  masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan sektor lain (Mursidah, 2012:39). Namun,  kenyataannya Indonesia sebagai negara agraris justru impor kedelai dalam jumlah yang sangat besar dari negara lain sehingga kerap mengalami krisis kedelai.

Isu krisis kedelai menjadi penting karena sumber protein nabati yang besar merupakan salah satu komoditas pangan yang penting di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Departemen Kesehatan bahwa gizi yang dikandung oleh biji kedelai sangat tinggi, terutama proteinnya (=35-38%) yaitu hampir mendekati protein susu sapi (Handayani et al, 2010:78). Kedelai juga menjadi bahan dasar pembuatan tahu dan tempe, yaitu salah satu makanan yang digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan kandungan gizi hewani seperti daging, telur dan ikan dapat digantikan oleh tahu dan tempe, selain itu harganya terjangkau dan rasanya juga enak (Haliza, 2010: 239). Selain tahu dan tempe masih banyak pangan lain yang juga membutuhkan kedelai sebagai bahan dasar.

Saat ini, Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 860.000 ton kedelai per tahun, atau 30 persen dari seluruh kebutuhan kedelai nasional setiap tahunnya (Detik News, 2012).Tidak terpenuhinya kebutuhan kedelai nasional oleh produksi kedelai lokal salah satunya disebabkan oleh proses distribusi yang panjang. Distribusi kedelai lokal dinilai masih buruk sehingga para pengolah kedelai lebih sulit untuk mendapatkan kedelai lokal dibandingkan dengan kedelai impor. Semakin panjang poses distribusi, maka semakin mahal harga yang dibentuk karena harus melalui banyak perpindahan tangan yang mengambil keuntungan.  Karena sulitnya mendapat kedelai lokal dan harganya yang lebih mahal maka para  pengolah kedelai tersebut memilih untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan kedelai impor. Harga normal kedelai lokal yang bagus Rp. 7.500 per kilogram, sedangkan harga kedelai impor yang sama hanya seharga Rp. 6000. Hasilnya, hampir 90 %  produksi tahu dan tempe di dapat dari impor (Tempo, 2012). Akibat dari tingginya permintaan akan impor kedelai ini maka harga kedelai lokal menjadi jatuh dan petani mulai beralih dengan tanaman pangan lain. Jatuhnya harga kedelai lokal merupakan akibat kalah saing dengan kedelai impor yang harganya lebih kompetitif. Berkurangnya jumlah petani kedelai merupakan faktor utama menurunnya produksi kedelai lokal. Penurunan minat petani ini dikarenakan kedelai dinilai tidak memberikan keuntungan yang memadai (Zakaria, 2010: 152). Dibandingkan kedelai, petani lebih memilih menanam jagung dan padi yang dianggap lebih menguntungkan sesuai dengan teori pilihan rasional.  Kemudian, berkurangnya produksi kedelai juga disebabkan oleh adanya  kompetisi lahan. Lahan kosong  mayoritas diperuntukkan untuk tanaman lain yang lebih menguntungkan yang perawatannya lebih mudah (Azahari, 2008:18).

Tidak ada rangsangan yang cukup berarti yang diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi kedelai dan rendahnya harga jual kedelai lokal membuat produksi kedelai semakin lesu. Dilain sisi permintaan masyarakat akan kedelai terus meningkat. Tempe dan tahu di konsumsi minimal  tiga kali dalam seminggu oleh masyarakat dan peningkatan konsumsi tempe dan tahun meningkat rata-rata 4,3 % per tahun (Nuryani dalam Haliza, 2007: 239). Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara produksi kedelai lokal dengan permintaan masyarakat. Sesuai dengan pandangan Malthus bahwa pertumbuhan manusia lebih cepat dari hasil produksi pertanian, hal ini menandakan kalau suatu saat nanti pertumbuhan manusia semakin pesat maka negara akan semakin mengalami kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan pangan masyrakatnya. Padahal, dengan berkurangnya pasokan kedelai, para pengrajin tahu dan tempe kehilangan penghasilan sebesar tiga juta rupiah tiap bulannya, atau sama dengan kehilangan keuntungan sebesar enam puluh juta rupiah per bulan (Tempo, 2012).

3.1 Ketergantungan Indonesia Terhadap Kedelai Impor

Pilihan Indonesia untuk impor kedelai memang disebabkan oleh produksi kedelai dalam negeri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan definisi impor. Namun disamping itu kemudahan yang diberikan untuk masuknya kedelai impor ke Indonesia juga merupakan pengaruh kalah saingnya produksi kedelai lokal. Seperti teori depedensi yang disampaikan oleh Theo Dos Santos bahwa ketergantungan disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Ketergantungan akan impor kedelai ini pun dapat dilihat dari faktor eksternal sebagai fator pendukung yang mana dapat dinilai sebagai dampak dari adanya liberalisasi pertanian. Liberalisasi pertanian ini merupakan salah satu konsep neoliberalisme yang sudah mulai masuk sejak masa pemerntahan presiden Soeharto dan semakin mencengkram sejak Indonesia meminta pinjaman kepada IMF untuk mengatasi krisis multidimensional pada tahun 1997/1998 (Deliarnov, 2006: 178). Puncaknya, bergabungnya Indonesia dengan WTO mengharuskan pemerintah untuk mulai membuka keran investasi luar negeri agar dapat masuk dan memperluas pasar mereka. WTO sendiri sesuai kepanjangannya, World Trade Organization merupakan organisasi internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO yang dibentuk secara resmi pada tahun 1994 melalui perundingan General Agreements on Tariff and Trade (GATT) Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994 dan Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO yang telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO dengan munculnya UU No. 7 Tahun 1994, dimana isi dari UU tersebut adalah kebijakan pemotongan pajak masuk, penyelesaian sengketa, dan sepakat akan adanya transparansi daam kebijakan perdagangan (Hadi et al, 2012:141) Kemudian dengan adanya UU tersebut, liberalisasi pertanian pun masuk ke dalam kerangka Agreement on Agriculture (AoA), dimana kerangka tersebut sebenarnya sudah ada sejak WTO masih bernama GATT, namun baru diimplementasikan pada tahun 1995, isinya mencakup peraturan tentang liberalisasi pertanian yang bersifat multilateral yang mengkehendaki penurunan tarif,  penurunan subsidi domestik, dan pengurangan subsisi ekspor (Hadi et al, 2012:142). Sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara anggota tersebut, Indonesia pun menganut nilai-nilai liberalisasi dalam pertanian seperti yang dituangkan dalam kerangka AoA. Liberalisasi pertanian berarti menolak adanya pembatasan perdagangan terhadap komoditas pangan. Sejak saat itu pemerintah dituntut untuk tidak memberikan hambatan untuk masuknya impor, seperti pemberian kuota impor dan pemberian pajak  yang besar. Pengertian ini sama dengan konsep liberalisme yang digagas oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang mana menurut perspektif ini cara yang paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan cara membiarkan perdagangan domestik maupun internasional berjalan tanpa adanya batasan (Mas’oed, 2008:41). Dengan adanya liberalisasi pertanian yang diharapkan adalah pasar dapat mencapai keseimbangannya sendiri, sesuai dengan kepercayaan Smith akan adanya invisible hand. Sejak tahun 1994, Indonesia beralih dari net food exporter country menjadi net food importer country (Suseno, 2007:257). Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.  Namun,  terbentuknya sebuah ketergantungan impor tidak semata-mata kesalahan liberalisasi karena pengaruh faktor internal lebih besar dalam pembentukan pola ketergantungan ini. Sesuai dengan globalisasi yang sulit untuk dihindari, maka dampak positif atau negatif yang didapat tergantung bagaimana suatu negara tersebut menyikapinya. Sesuai dengan kritik Myrdal mengenai struktir negara berkembang yang soft state, Indonesia masih sangat lembek dalam menyikapi ketergantungan impor kedelai ini.

No
Tahun
Jumlah Produksi (Ton)
1
2002
673.056
2
2003
671.600
3
2004
723.483
4
2005
808.353
5
2006
747.611
6
2007
592.534
7
2008
775.710
8
2009
974.512
9
2010
907.031
10
2011
851.286

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Dilihat dari jumlah produksi kedelai Indonesia dari tahun ke tahun cenderung terlihat statis dan tidak ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan swasembada kedelai. Dengan melihat table diatas, dari tahun 2002 jumlah produksi kedelai Indonesia masih sangat rendah karena masih sangat jauh dari kebutuhan rata-rata kedelai nasional. Dari tahun 2002 ke 2003 produksi kedelai mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 1.456 ton, dan mengalami kenaikan yang yang sedikit pula pada tahun 2004. Kenaikan tersebut berlanjut sampai tahun 2005 hingga produksi kedelai ditahun tersebut sebesar 808.353 ton. Namun, dari tahun 2005 menuju tahun 2007 terjadi penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 215.819 ton. Kenaikan-kenaikan kecil terjadi lagi pada tahun 2008 hingga 2010, dimana produksi kedelai ditahun 2009 dan 2010 merupakan jumlah terbesar dalam 10 tahun terakhir ini, dan pada tahun 2011 produksi kedelai hanya mencapai 851.286 ton.

Isu-isu swasembada kedelai sudah kerap kita dengar dari pemerintah, namun banyak pihak yang pesimis akan hal ini. Melihat kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggi akan kedelai namun tidak diimbangi oleh tingkat produksi sepertinya menunjukkan bahwa negara ini akan terus impor kedelai. Kebutuhan kedelai nasional Indonesia dalam satu tahun adalah 3.000.000 ton, sedangkan kedelai yang mampu dihasilkan oleh Indonesia kini hanya dapat memenuhi 30 % dari kebutuhan kedelai nasional tersebut. (Detik News, 2012). Selain itu, dari hasil studi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dikatakan bahwa selama periode 2010-2050 rata-rata penduduk Indonesia akan mengalami pertumbuhan sekitar 0,54% per tahun, dan diperkiran pertumbuhan kebutuhan pangan Indonesia akan lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk tersebut (Silalahi, 2009:184). Semakin tingginya kebutuhan pangan ini menuntut kemandirian Indonesia untuk tidak lagi bergantung kepada impor kedelai. Karena peningkatan kebutuhan kedelai akan terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan meningkatnya konsumsi kedelai terutama dalam bentuk olahan dan tumbuhnya industri pakan ternak (Siregar dalam Zakiah, 2011:91). Lemahnya produksi Indonesia terhadap bahan pangan tersebut menyebabkan negara ini terus mengimpor kedelai sebaigian besar dari Amerika Serikat  lalu sisanya dari Brazil dan China .

No
Tahun
Jumlah Impor (ton)
1
2002
1.370.778
2
2003
1.140.000
3
2004
1.350.000
4
2005
1.110.292
5
2006
1.143.785
6
2007
1.089.898
7
2008
1.200.000
8
2009
1.300.000
9
2010
1.700.000
10
2011
2.087.986

Sumber: BPS dalam Kompas, 2012

Seperti yang dilansir oleh Kompas bahwa pada tahun 2002 Indonesia mengimpor kedelai sebesar 1.370.778 ton dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2003 yaitu sebesar 1.140.000 ton. Pada tahun 2004, impor kedelai sebesar 1.350.000 ton dan pada tahun 2005 sebesar 1.110.292 ton. Jumlah impor kedelai ini hanya mengalami sedikit naik-turun yang pada tahun 2006 impor kedelai sebesar 1.143.785 ton dan tahun 2007 1.089.898 ton. Mulai tahun 2007 sampai 2011  impor kedelai semakin meningkat. Pada tahun 2008 impor kedelai sebesar 1.200.000 ton, meningkat menjadi 1.300.000 pada tahun 2009, meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 1.700.000 ton, dan puncaknya dari 10 tahun terakhir ini pada tahun 2011 jumlah impor mencapai 2.087.986 ton (Kompas, 2012). Sebagian besar impor kedelai tersebut berasal dari negara maju dan paling didominasi oleh Amerika Serikat yang mencapai 50 % tiap tahunnya (Sawit et al dalamm Haliza, 2006: 240).

Penyebab tingginya impor disebabkan oleh kebutuhan kedelai dalam negeri dalam jumlah yang besar, harga di pasar internasional yang rendah, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, dan adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir  (Hafsah dalam Khusrizal, 2007:486). Hal ini merupakan dampak yang dianggap negatif dari adanya perdagangan internasional. Dengan kebutuhan kedelai dalam negeri yang sangat tinggi pemerintah memilih  untuk impor kedelai. Padahal cara tersebut hanyalah sebuah solusi jangka pendek yang akan semakin membuat negara ini ketergantungan. Kemudian rendahnya harga kedelai di pasar internasional membuat para petani pesimis untuk bersaing dengan kedelai impor yang lebih kompetitif sehingga lebih diminati, wajar kalau kekhawatiran muncul ketika upaya untuk memproduksi kedelai tidak sesuai dengan harga jualnya ditambah dengan resiko kalah saing. Selain itu, bantuan kredit impor dari negara eksportir pun membuat para pengusaha lebih memilih untuk membeli kedelai impor karena adanya kemudahan dalam pembayaran, yaitu dengan cara kredit. Amerika Serikat sebagai negara eksportir kedelai terbesar yang menyediakan subsidi ekspor telah merangsang importer kedelai di negara ini sehingga diperkirakan impor kedelai akan terus meningkat (Malian, 2004: 141).  Jadi, ketidakmampuan produksi kedelai lokal dalam memenuhi kebutuhan kedelai nasional, adanya liberalisasi perdagangan yang memudahkan kedelai impor untuk menembus pasar di Indonesia dan tidak adanya komoditas kedelai lokal sebagai saingan merupakan faktor yang saling mempengaruhi tingginya impor kedelai. Kenyataannya,  kedelai lokal bahkan tidak dapat memenuhi separuh kebutuhan kedelai di Indonesia.

Melihat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan hasil produksi nasional, maka impor dijadikan jalan untuk pemerintah dalam memenuhi permintaan kedelai nasional. Alasannya adalah karena harga kedelai impor lebih murah dan pasokan kedelai impor lebih menjamin dibandingkan dengan kedelai lokal (Haliza, 2010:240). Alasan ini memang tidak salah karena kalau tidak melakukan impor maka kebutuhan kedelai nasional tidak dapat dipenuhi tanpa adanya optimalisasi dalam produksi kedelai dalam negeri. Namun, yang harus dipertimbangkan yaitu dengan tingginya impor akan terjadi pengurangan devisa negara dalam jumlah yang besar, hanya untuk impor pangan mencapai 4 – 5 persen dari produk domestik bruto (Gatra dalam Azahari, 2008:179), sesuai dengan teori menghitung pendapatan negara, yang mana komponen impor masuk dan dalam penghitungannya dan devisa akan mengalami pengurangan jika suatu negara melakukan ekspor. Kenyataan yang harus dihadapi pun kedelai impor cenderung lebih diminati. Selain karena lebih besar dan putih, harganya pun relatif lebih murah, sehingga para pengusaha pangan berbahan kedelai lebih memilih untuk membeli kedelai impor. Dalam hal produktifitas dan luas lahan, kedelai impor lebih tinggi yang mana varietas lokal masih berproduksi dibawah 2 ton per hektar sedangan kedelai impor bisa mencapai 3 ton per hektarnya. Dari segi kandungan gizi, kedelai lokal lebih unggul dari pada kedelai impor (Kompas, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas kedelai lokal masih lemah karena tidak didukung oleh efisiensi dalam penanaman kedelai seperti dalam pemilihan bibit unggul dan penyediaan lahan khusus untuk kedelai. Padahal, hasil penelitian dari Hipertindo mengatakan bahwa dengan 10 kilogram kedelai lokal bisa menghasilkan sembilan papan tahu, sedangkan kedelai impor hanya dapat menghasilkan tujuh papan saja (Tempo, 2012).

3.2 Impor Kedelai yang Menekan Produksi Kedelai Lokal

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa kebutuhan kedelai nasional sekitar 3 juta ton tiap tahunnya, namun produksi kedelai Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2011 bahkan tidak pernah mencapai 1 juta ton. Penurunan produksi yang terus terjadi ini disebabkan tidak adanya rangsangan untuk meningkatkan produksi karena rendahnya harga jual kedelai (Khusrizal 2007:486). Selain itu, seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa turunnya produksi kedelai dalam negeri ini disebabkan oleh menurunnya keinginan para petani untuk menanam kedelai, harga kedelai impor yang relatif lebih murah,  penggunaan teknologi masih belum tepat dalam upaya peningkatan produksi kedelai lokal, lemahnya kemampuan petani untuk membeli sarana produksi, dan rendahnya dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi kedelai (Anonim dalam Suyastiri, 2005:61). Masalah-masalah ini dianggap bisa diatasi dengan cara impor kedelai, padahal keberadaan kedelai impor sebenarnya menekan produksi kedelai lokal. Citra kedelai impor lebih baik dimata para pengolah kedelai dibandingkan kedelai lokal yang kandungan airnya masih tergolong tinggi (Budhi, 2010:57). Petani kedelai yang  telah kalah saing dengan kedelai impor tidak memiliki motivasi dan modal untuk mengembangkan produksi kedelainya padahal potensi yang dimiliki cukup besar untuk menyaingi kualitas kedelai impor. Akibatnya petani kedelai terus mempertahankan kandungan air yang tinggi agar bobot yang dimiliki kedelai tersebut lebih besar sehingga keuntungan yang mereka dapat sesuai dengan proses produksi (Budhi, 2010:57).

Dengan adanya kedelai impor yang lebih bagus dan besar serta ditunjang dengan harganya yang kompetitif di pasar internasional, maka petani lokal akan lebih memilih tanaman pangan lain yang lebih menguntungkan, ketimbang harus bersaing dengan kedelai impor yang lebih banyak diminati.  Dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan ini adalah kesenjangan yang diakibatkan oleh peningkatan konsumsi kedelai yang tidak diimbangi dengan produksi kedelai dalam negeri (Siregar dalam Darsono, 2009:1). Kalau saja produksi kedelai Indonesia mencukupi kebutuhan kedelai nasional, setidaknya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan kedelai dengan produksi lokal maka ketergantungan akan kedelai pun tidak akan terjadi, sesuai dengan konsep kemandirian pangan. Oleh karena itu, penyebab utama tingginya impor kedelai adalah rendahnya produksi kedelai dalam negeri. Meskipun kedelai memang sangat cocok untuk tumbuh di negara subtropis seperti Amerika Serikat, namun  bukan berarti tanaman pangan tersebut tidak dapat tumbuh dinegara tropis di Indonesia. Kedelai memiliki kemampuan adaptasi yang kuat sehingga bisa dibudidayakan di Indonesia (Ilham, 2009: 43). Jadi, tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan produksi kedelai. Buktinya, pada tahun 1992, Indonesia pernah swasembada kedelai (Detik Finance, 2012 ). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat terus swasembada kedelai, dengan syarat ada pengoptimalisasian dalam produksinya, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus ketergantungan terhadap impor kedelai. Karena kedelai sebagai komoditas pangan yang strategis terlalu beresiko bila sepenuhnya diserahkan kepada pasar, selain itu kedelai memegang peranan yang sangat penting bagi permintaan pangan negara ini (Supadi, 2009:91).

Sebagai negara agraris Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Namun negara ini masih banyak impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti impor kedelai. Padalah alangkah lebih baik kalau kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan produksi lokal tanpa bergantung pada impor dari luar negeri. Kalau tidak ada upaya dalam rangka meningkatkan daya saing kedelai lokal yang rendah, maka tidak dapat menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti pasar-pasar di Indonesia seluruhnya akan dipenuhi oleh kedelai impor. Dengan sikap yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional membuat daya saing kedelai lokal menjadi semakin rendah. Dalam perjanjian liberalisasi perdangangan pemerintah tidak diizinkankan untuk bersikap diskriminatif terhadap produk impor. Kebijakan ini bertujuan agar kedelai lokal dapat mandiri dalam meningkakan daya saingnya, namun yang terjadi justru sebaliknnya, keberadaan kedelai lokal menjadi semakin terancam. Terancamnya produksi kedelai lokal menyebabkan negara ini akan selalu bergantung dengan kondisi produksi kedelai di negara eksporter. Hal ini menandakan kalau negara pengekspor sedang kekeringan atau prosuksi kedelainya mengalami ganguan sehingga jumlah kedelai yang dimpor juga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan harganya pun menjadi mahal, maka yang akan terjadi adalah krisis kedelai. Kita sebagai negara yang ketergantungan impor pun akan kekurangan bahan pangan, seperti yang telah disampaikan dipengantar paper ini mengenai krisis kedelai yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu. Sementara kita tidak bisa berharap pada kedelai lokal karena petani kedelai sudah pesimis akan bibit yang mereka tanam karena harus bersaing dengan produk impor ditengah keterbatasan yang ada, disisi lain pemerintah juga tidak memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri. Seperti yang dikatakan oleh Deliarnov dalam bukunya, bahwa dalam hubungan dagang yang tidak imbang menimbulkan persoalan, yang mana perdagangan internasional hanya akan membawa negara-negara berkembang pada keterbelakangan dan ketergantungan, bukan hanya itu, hubungan pemodal-buruh serta hubungan industri-pertanian juga cenderung tidak adil (Deliarnov, 2006:75). Namun keterpurukan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada penguatan pola ketergantungan dari faktor internal seperti yang disebutkan oleh Dos Santos.

Bentuk pasar kedelai cenderung oligopoli, hal ini dapat berdampak buruk terhadap ketidakstabilan pasokan dan harga kedelai impor (Nuryanti, 2007:50). Oligopoli merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat sejumlah kecil penjual dan biasanya didominasi hanya oleh beberapa pemasok saja. Akibatnya, ada permainan harga yang lakukan oleh kartel kedelai, oleh karena itu harga kedelai dapat melambung tinggi. Seperti hasil penyidikan oleh KPPU, bahwa timbul dugaan adanya praktik oligopoli impor kedelai yang menyebabkan harga kedelai dapat melambung tinggi (Merdeka, 2012). Kenaikan harga kedelai impor yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat praktek ini dapat mengancam pemenuhan kebutuhan kedelai, ini pun menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus membangun kemandirian pangan.

Tingginya impor kedelai memang disebabkan oleh kebutuhan kedelai nasional yang tidak  dapat dipenuhi  oleh  produksi kedelai lokal, sehingga mau tidak mau yang dilakukan adalah impor. Kemudian pilihan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pangan ini dengan melakukan impor menyebabkan timbulnya kenyamanan pemerintah akan impor kedelai sehingga tidak adanya upaya yang maksimal dalam peningkatan produksi kedelai dalam negeri.  Padahal dengan cukupnya hasil produksi kedelai lokal, kita tidak perlu lagi tergantung dengan kondisi produksi luar negeri. Kalau saja suatu saat nanti negara-negara pengimpor kedelai mengalami masalah dalam produksi dan memainkan harga, kita sebagai negara yang ketergantungan impor inilah yang paling merasakan dampaknya, baik berupa ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan akan kedelai ataupun ketidakmampuan impor kedelai karena harga yang melambung tinggi. Kemudian bukanlah suatu hal yang tidak mungkin kalau pada akhirnya kebijakan perdagangan internasional akan berbenturan dengan kebijakan internal dan kepentingan nasional (Gatot S. hardono, Handewi P.S, Sri H. Suhartini:76). Dengan demikian, maka harusnya timbul kesadaran dari pemerintah akan pentingnya peningkatan produksi dalam negeri karena kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Saat terjadi krisis kedelai dan harga kedelai impor mengalami lonjakan, seharusnya situasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan kedelai lokal. Namun masalahnya produksi kedelai lokal sendiri masih sangat rendah. Memang masuknya impor kedelai di negara ini bukanlah sesuatu yang patut dipersalahkan, terlebih lagi Indonesia menganut liberalisasi pertanian dan perdagangan dimana pemerintah tidak boleh menghalang-halangi masuknya kedelai impor baik dalam penetapan pajak maupun kuota. Oleh karena itu, kalau saja kedelai lokal dapat memenuhi kebutuhan kedelai nasional dengan harga dan kualitas yang mampu bersaing dengan kedelai impor, tentu negara importer kedelai akan berpikir dua kali untuk bersaing dengan kedelai lokal di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh para kaum liberal, dimana alangkah baiknya kalau negara tidak mencampuri transaksi perdagangan internasional yang dapat dilakukan melalui pembebasan pertukaran komoditi, dan penghapusan hambatan bagi arus investasi, dengan begitu kebijakan ini dianggap dapat mendorong tercapainya tujuan pokok kegiatan ekonomi, jadi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri setiap bangsa harus bersifat terbuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain (Mochtar Mas’oed : 45). Jadi, alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan nasional selain melalui impor adalah optimalisasi kemampuan produksi dalam negeri. Seperti teori pembangunan negara yang digunakan oleh NICs bahwa pemerintah seharusnya dapat menunggangi pasar degan bijaksana, yaitu dengan cara meningkatkan daya saing kedelai lokal. Selama ini Indonesia selalu merasa dirugikan dengan adanya liberalisasi perdagangan karena jumlah produksi kedelai di negara ini bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Kalau saja jumlah produksi kedelai lokal ditingkatkan dengan berorientasi pada teori promosi ekspor, maka liberalisasi perdagangan dapat menjadi suatu hal yang menguntungkan.

3.3 Optimalisasi Produksi Kedelai Lokal

Mengacu pada UU No.  7 Tahun 1994 tentang liberalisasi pertanian yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat manusia kenyataannya tidak juga mencapai tujuannya. Seperti yang dikatakan Gilpin bahwa kegagalan wajar terjadi dinegara berkembang,  oleh karena itu pemerintah harus dapat mengerahkan komponen masyarakat dalam mengatasi ketergantungan ini. Kita masih mengalami kekurangan produksi pertanian, tingginya impor kedelai sebagai buktinya.  Padahal Indonesia bukan hanya berpotensi untuk swasembada tetapi juga menjadi eksporter. Optimisme ini didukung oleh potensi lahan pertanian kita yang masih luas (Subejo, 2007:3). Swasembada kedelai bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dapat menghemat devisa negara serta mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai (Supadi, 2009: 88). Seharusnya pemerintah bisa menekan ketergantungan terhadap impor kedelai yang besar dengan cara memaksimalkan produksi kedelai dalam negeri. Karena untuk menjadi bangsa yang mandiri, solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan bukanlah dengan cara impor melainkan dengan meningkatkan kemampuan produksi (Subejo, 2007: 3). Tujuan perjanjian perdagangan multilateral tersebut pun alangkah baiknya jika direalisasikan tanpa mematikan produksi dalam negeri tetapi justru dapat meningkatkan daya saing. Sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh teori liberal, seharusnya dengan adanya liberalisasi selain meningkatkan daya saing, pemanfaatan ilmu pun dapat semakin berkembang, kemudian sehausnya tercipta regulasi standarisasi dalam output ekonomi untuk mendorong Indonesia menghasilkan kedelai lokal yang kompetitif. Hal ini didukung oleh sistem ekonomi pasar, yaitu untuk mengalami peningkatan dalam produksi sebaiknya sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya, baik sumber daya manusia, maupun sumberdaya alam yang ada, yaitu berupa potensi untuk produksi lebih banyak kedelai.

Langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai lokal adalah dengan memperluas areal tanam kedelai, penyediaan bibit unggul, dan insentif untuk para petani (Haliza, 2010: 239). Hal ini menjadi penting karena permintaan kedelai diperkirakan akan terus naik seiring pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein nabati, perkembangan industri makananan berbahan baku kedelai (Zakaria, 2010:148). Sesuai dengan konsep motivasi, untuk meningkatkan semangat tanam para petani dalam mengembangkan produksi kedelai harus ada sebuah penggerak yang dapat meningkatkan kualitas dan semangat kerja para petani tersebut.

Masih banyak lahan terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk menanam kedelai, terutama di daerah-daerah yang berpotensi untuk menghasilkan kedelai. Menurut BPN masih ada 7,2 juta hektar lahan yang masih belum dimanfaatkan (Detik Finance, 2012). Tersedianya lahan harus didukung dengan penyediaan bibit-bibit unggul kedelai dan pengembangan varietasnya. Selama ini petani terus menanam varietas kedelai yang telah lama mereka kenal, hal ini disebabkan oleh rendahnya akses petani terhadap informasi mengenai varietas unggul dan rendahnya daya beli petani terhadap varietas tersebut (Ginting, 2009: 80).  Kedelai impor cenderung lebih diminati karena rasanya lebih enak, bijinya lebih besar dan bersih meskipun kandungan gizi kedelai lokal lebih unggul. Kedelai yang memang bukan tanaman asli Indonesia harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif  dibandingkan tanaman pangan lainnya. Kemudian, para petani yang cenderung hidup dengan sederhana mayoritas tidak bisa mendapatkan bibit unggul dan pupuk dengan sendirinya. Dalam hal ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam penyediaannya, hal ini merupakan insentif yang dapat diberikan pemerintah terhadap petani, sehingga para petani yang enggan menanam kedelai menjadi punya motivasi untuk menanam tanaman pangan ini. Penyuluhan kepada para petani sebagai pengusaha mikro mengenai pentingnya menanam kedelai untuk menghindari krisis pangan yang kerap terjadi. Setelah produksi kedelai meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan kedelai nasional, maka penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih kedelai lokal juga sangat diperlukan, namun sebelumnya tentu harus sudah ada peningkatan kualitas.

Untuk meningkatkan produksi kedelai diperlukan juga peningkatan teknologi demi efisiensi. Seperti yang dikatakan Mosher mengenai pembangunan pertanian, maka untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pengembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu proses pemasaran kedelai lokal pun harus diperbaiki dengan cara meningkatkan kelancaran sarana transportasi (Siregar, 2003:144). Selama ini pengusaha lebih memilih kedelai impor karena lebih mudah didapat. Harga kedelai lokal pun harus diperhatikan agar lebih kompetitif dibandingkan kedelai impor. Proses distribusi yang panjang membuat harga kedelai lokal menjadi lebih mahal. Dalam ini diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur distribusi kedelai, agar petani kedelai dapat terhubung langsung dengan pengusaha pangan kedelai. Dengan peningkatan kuliatas dan efisiensi, ditambah dengan kandungan gizi yang memang produk lokal lebih unggul, maka kedelai lokal tidak lagi terancam, keberadaannya akan kedelai impor. Daya saing kedelai lokal yang tinggi dan kuantitasnya yang banyak sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat tentu liberalisasi perdangan tidak lagi menjadi masalah, justru kita dapat menemukan makna dan tujuan liberalisasi sebenarnya. Kelompok tani yang dapat dijadikan contoh adalah Kelompok Tani Kabul Lestari di Desa Panunggalan, Grobongan, Jawa Tengah yang telah berhasil mencapai produktifitas optimal yaitu 3 sampai 3,2 ton/ha dari luas tanam 80 ha dengan cara mengembangkan teknologi yang ada (Budhi, 2010:63). Dengan mengambangkan penggunaan teknologi, maka prinsip entrepreuner dapat diaplikasikan untuk mencapai efesiensi produksi.

Swasembada kedelai tidak hanya menjadi wacana kalau pemerintah mempunyai keseriusan dalam menangani masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh Friedman dan Mill bahwa pemeritah sebenarnya masih dibutuhkan, namun bukan dalam hal membuat kebijakan yang akhirnya menyimpang dari konsep leisses faire. Peran pemerintah menjadi hal yang sentral, baik dalam pemenuhan sarana produksi, pemantauan distribusi, hingga tingkat konsumsi mengingat Indonesia merupakan negara sedang berkembang yang mana mayoritas petaninya masih hidup sederhana bahkan miskin. Sekitar 21 juta rumah tangga petani memiliki lahan yang relative sempit dengan akses yang masih terbatas terhadap modal, teknologi, dan sarana produksi (Rangkuti, 2009: 40). Departemen pertanian harus berfungsi sebagai kordinator dan fasilitator dengan tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pembagunan pertanian (Iqbal, 2007: 98). Selama ini yang dilakukan pemerintah hanya pengendalian harga. Hal tersebut hanyalah solusi sementara. Saat krisis kedelai yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan tarif impor hingga 0% agar harga kedelai yang masuk tidak terlalu tinggi. Namun dampaknya, pada saat krisis kedelai yang kita alami pada bulan Juli 2012 lalu kedelai tetap langka dan harganya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, bahkan tahu dan tempe sangat sulit ditemukan. Solusi krisis yang diambil pemerintah ini menunjukkan kecenderungan pemerintah yang hanya berorientasi pada pengendalian harga, padahal seharusnya pemerintah belajar dari krisis-krisis yang sudah terjadi (Hirawa et al, 2009:221).

Dalam ekonomi kerakayatan tindakan pemerintah harus didukung oleh komponen masyarakat yang terlibat. Dalam kegiatan ekonomi harus ada saling kerjasama baik dalam aktivitas produksi, aktivitas distribusi maupun aktivitas konsumsi (Hamid, 2009:8). Kalau pemerintah terus memilih impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional dan tidak memberikan kesempatan bagi potensi kedelai lokal maka akan semakin sulit untuk mengatasi ketergantungan yang sudah demikian terbentuk. Terlebih lagi harus  ada tekad dan tindakan nyata dalam membangun produksi kedelai.

4.0 Kesimpulan

Ketidakmampuan kedelai lokal dalam memenuhi kebutuhan kedelai nasional disebabkan oleh distribusi yang panjang dan tidak efisien sehingga harga kedelai lokal menjadi lebih mahal, akibatnya 90 % produksi tahun dan tempe berasal dari kedelai impor, hal ini menyebabkan harga kedelai lokal menjadi jatuh sehingga petani beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan. Berkurangnya jumlah petani kedelai yang menyebabkan
turunnya jumlah produksi kedelai, adanya kompetisi lahan yang pada akhirnya para petani lebih memilih tanaman lain dibandingkan kedelai, dan tidak adanya rangsangan dari pemerintah terhadap petani untuk meningkatkan produksi kedelai lokal.

Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor dikarenakan kedelai lokal yang tidak dapat mencukupi kebutuhan kedelai nasional sementara permintaan kedelai dalam negeri sangat tinggi dan meningkat tiap tahunnya, kemudahan kedelai impor masuk ke pasar Indonesia sehingga harganya lebih kompetitif, bantuan kredit impor yang diberikan oleh negara eksporter. Sementara produksi kedelai lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kedelai impor mendominasi pasar Indonesia, maka yang terjadi adalah penekanan produksi kedelai lokal.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai ini adalah dengan cara mengoptimalkan produksi kedelai lokal, karena bagaimanapun adanya liberalisasi perdagangan akan menguntungkan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memperluas areal tanam kedelai, penyediaan bibit unggul, dan insentif yang diberikan kepada petani, peningkatan teknologi dan perbaikan dalam sarana transportasi, serta efisiensi dalam proses distribusi supaya harga kedelai lokal tidak semakin mahal.


Daftar Pustaka

Amaliyah, Ridha. (2009). “Dampak Penerapan Agreement on Agriculture terhadap  Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor”. Jurnal Global dan Strategis, Vol. 3, No. 2, pp. 47-45

Atmaji, Eko. (2004). “Analisis Impor Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9. No. 1, pp 35-46

Azahari, Delima Hasri. (2008). “Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional”. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 6 No.2, pp. 174-195

Budhi, Gelar Satya. (2010). “Swasembada Kedelai: Antara Harapan dan Kenyataan”. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 28, No.1, pp. 55-68

Budiman, Arief. (1995). Teori Pembnagunan Dunia Ketiga.Jakarta: Gramedia PustakaUtama

Damanhuri, Didin S. (2010). Ekonomi Politik dan Pembangunan:Teori, Kritik, dan Solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang”. Bogor: IPB Pers.

Darsono. (2009). “Analisis Dampak Pengenaan Tarif Impor Kedelai Bagi Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian, Vol. 5, No.1, pp. 1-21

Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga

Deliarnov. (2007). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta. Erlangga

Detik, Finance. (2012). “Tahun 1992 Indonesia Pernah Swasembada Kedelai”. Available at  http://finance.detik.com/read/2012/08/14/134308/1991011/4/tahun-1992-indonesia-pernah-swasembada-kedelai accessed at [December 13, 2012]

Detik News. (2012). “Krisis Kedelai Bentuk Tidak Serius Melindungi Rakyat”. Available at http://news.detik.com/read/2012/08/03/101634/1982167/471/krisis-kedelai-bentuk-tidak-serius-melindungi-rakyat accessed at [December 13, 2012]

Gilpin, Robert. (2001). Global Political Economy: Understanding The International Economic Order. New Jersey: Princeton University Press.

Ginting, Erliana. (2009). “Varietas Unggul Kedelai Untuk Bahan Baku Industri Pangan”. Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 28, No. 3, pp. 79-87

Hadi, Syamsul et al. (2012). “Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia”. Jakarta: Indonesia Berdikari.

Haliza, Winda., Endang Purwani, dan Ridwan Tharir. (2010). “Pemanfaatan Kacang-Kacang Lokal Mendukung Diversifikasi Pangan”. Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol.3, No. 3, pp. 238-245

Hamid, Edy Suandi. (2009). “Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia”. La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III, No. 1, pp, 1-11 

Handayani, Dian et al. (2010). “Simulasi Kebijakan Daya Saing Kedelai Lokal Pada Pasar Domestik”. Jurnal Teknik Industri Pertanian, Vol. 19, No.1, pp. 7-15

Hardono, Gatoet S et al. (2004). “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan”. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 22, No. 2, pp. 75-88

Hirawan, Fajar B., Simojoki, Peter. (2009). “Strategi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Analisis CSIS, Vol. 38, No.2

Hutabarat, Budiman. (2009).”Kebangkitan Pertanian Nasional: Merentas Jebakan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol.3, No.1, pp.18-37

Ilham, Nyak. (2009). “Daya Saing Komoditas Pertanian: Konsep, Kinerja, dan Kebijakan Pengembangan”. Pengambangan Inovasi Pertanian, Vol. 3, No.1, Pp. 38-51

Iqbal, Muhammad. (2007). “Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembanguanan. Jurnal Litbang Pertanian, Vol.28, No. 3, pp. 89-99

Jamilah, Khusrizal. (2007). “Kebijakan Tarif Impor Kedelai di Indonesia: Analisis Simulasi Historis Permintaan dan Penawaran Kedelai”. Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis, Vol.5 No.3, pp. 484-494.

Kompas. (2012). “Kecil Dampak Kenaikan Harga Kedelai ke Inflasi”.Available at http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/26/15535443/Kecil.Dampak.Kenaikan.Harga.Kedelai.ke.Inflasi accessed at [December 13, 2012]

Kompas Sains. (2012). “Perbedaan Kedelai Lokal Dengan Impor”. Available at http://sains.kompas.com/read/2012/08/13/10071160/Ini.Perbedaan.Kedelai.Lokal.dengan.Impor accessed at [December 13, 2012]

Malian, A Husni. (2004). “Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia”. AKP, Vol. 2, No. 2, pp. 135-156

Mantra, Doni. (2011). Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme. Bekasi: MantraPers.

Mas’oed, Moechtar. (2008). Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nawatmi, Sri. (2012). “Volatilitas Nilai Tukar dan Perdagangan Internasional”. Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, Pp. 41-52

Nuryanti, Sri dan Reni Kustiari. (2007). “Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai Dengan Kebijakan Tarif Impor”.  Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Pp. 50-58

Purwiyanto Hariyadi. (2011). “Riset dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan”. Jurnal Diplomasi Vol. 3, No. 3, pp. 90-105

Rachbini, Didik J. (2004). Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Jakarta: Granit

Rachmat, Handewi P. et al. (2004). “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan  Pangan Nasional”. Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol 1, No.1, pp. 47-45

Rangkuti, Parlaungan Adil. (2009).  “Strategi Komunikasi Membangun Kemandirian Pangan”. Jurnal Litbang Pertanian, Vol.28, No.2, pp. 29-45

Simatupang, Pantjar. (2007). “Analisis Krisis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar
Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional”. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 25, No. 1. Pp. 1-18

Siregar, Masjidin. (2003). “Tinjauan Kebijakan Perdaganagn Komoditas Kedelai”. Soca, Vol. 3, No.2, Pp. 138-145

Suara Merdeka. (2012). “Pemerintah Akui Jadi Penyebab Adanya Kartel Kedelai”. Available at http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-akui-jadi-penyebab-adanya-karter-kedelai.html accessed at [Desember 26,2012)

Suara Pembaharuan. (2012). “Kedelai Potret Ketidak Berdayaan Negara”. Available at http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/kedelai-potret-ketakberdayaan-negara/22868 accessed at [13, December 2012]

Subejo. (2007). “Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pembnaguanan Pertanian Indonesia”. (dipublikasikan sebagai makalah ilmiah pada Temu Nasional Mahasiswa Pertanian Indonesia/Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa, Yogyakarta 15 Februari 2007)

Supadi. (2009). “Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan”. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 7 No. 1, pp. 87-107

Suseno, Djoko. (2007). “Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.10 , No.3, pp. 267-294

Suyastiri, Ni Made. (2008). “Pengendalian Impor Kedelai Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”. CarakaTani, Vol. XXIII, No. 2, pp. 61-67

Swastika, Dewa Ketut Sadra. (2011). “Membangun Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan”. Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol. 4, No.2, Pp 103-117

Syahyuti. (2011). “Paradigma kedaulatan pangan dan keterlibatan swasta: Ancama terhadap pendekatan ketahanan pangan. Analisis kebijakan pertanian. Vol. 9 No.1, Pp. 1-18

Tambunan, Tulus. (2005). “Implikasi dari Globalisasi/Perdagangan Bebas Dunia terhadap Ekonomi Nasional”. (Makalah disampaikan dalam Seminar Penataan Ruang dan    Pengembangan Wilayah, Dep.PU, Jakarta, 1 Juli 2005)

Tempo. (2011). “Pemerintah Didesak Untuk Perbaiki Distribusi Pasokan Kedelai”. Available at http://www.tempo.co/read/news/2011/07/21/090347674/pemerintah-didesak-perbaiki-distrubusi-pasokan-kedelai accessed at [Desember 26, 2012)

Yustika, Ahmad Erani. (2011). Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zakaria, Amar K. (2010). “Program Pengembangan Agribisnis Kedelai dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani”. Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 29, No.4,pp.147-153

Zakiyah. (2011). “Dampak Impor Terhadap Produksi Kedelai Nasional”. Agrisep, Vol.12, No.1, pp. 1-15




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar